Warga Distrik Klaso Minta Bupati Sorong Cabut Izin PT MMP

Oasepapua.id– Warga Distrik Klaso Kabupaten Sorong, yang terdiri dari 7 kampung meminta Bupati Sorong Johny Kamuru untuk segera mencabut Surat Ijin Lokasi perkebunan sawit PT. Mega Mustika Pantation (MMP) yang pernah dikeluarkan oleh mantan Bupati Sorong pada tahun 2011 silam.

Hal diungkapkan Yusuf Malak yang didampingi Ketua Yayasan Pustaka, Demi dan sejumlah tokoh pemuda adat Kalaben saat menggelar konfrensi pers di kediaman ketua LMA Malamoi Kota Sorong, Rabu (17/7).

Dijelaskanya, 7 kampung tersebut antara lain kampung Siwis, Kampung Miskum, kampung kalamugun, kampung Kalasou, Sabaga, Klalik, dan kampung Malabili. Lanjutnya, di dalam ke 7 kampung tersebut ada Marga Malak, Ulimpa, Siwolo , Megin subu, Ulimeni dan marga Kibi.

“Semua marga di 7 kampung ini sangat menolak kehadiran perusahaan kelapa sawit di sana. Karena di kawasan merupakan penuh dengan situs sejarah yakni merupakan salah satu tempat peradaban pendidikan adat sejak dulu kala,” jelasnya.

Pada saat itu tahun 2016, 2017 dan 2018, kata dia, mereka telah melakukan penolakan dengan cara pemalangan area yang akan dijadikan perkebunan sawit tersebut dan telah berkoordinasi dengan instansi terkait Namun tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Sorong, dan bahkan izin operasionalnya terus diperpanjang hingga sekarang.

“Sehingga pada kesempatan ini, kami akan meminta untuk bertemu langsung dengan Bupati untuk mempertanyakan persoalan ini, dan pada intinya kami minta Bupati harus mencabut izin PT. Mega Mustika Pantation,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Vansem Ulimpa, salah satu perwakilan Ikatan keluarga kalaben meminta pemerintah Kabupaten Sorong mengeluarkan suatu kebijakan publik baru yang berpihak kepada masyarakat, dimana izin yang telah dikeluarkan pada rezim atau Bupati sebelumnya yang terus diberlakukan hingga saat ini harus digugurkan dengan SK yang baru oleh Bupati Sekarang.

“Wilayah yang akan dijadikan kebun sawit oleh perusahaan tersebut merupakan wilayah adat yang memiliki nilai-nilai sejarah. Jadi banyak peradaban adat bersrjarah yang tidak boleh dijadikan tempat perusahaan,” pungkasnya.

Kata dia, pihaknya tidak bisa membayangkan lagi, kalau suatu ketika hadirnya salah satu perusahaan di kawasan tersebut, maka budaya yang selama ini dibangun akan hilang atau punah.

” Selaku anak adat Moi, Bupati Sorong harus melihat hal ini agar adat dan budaya serta bukti peradaban orang Moi tidak hilang dengan hadirnya perusahaan kelapa sawit, sehingga sebagai anak adat dari Klaso meminta kepada Bupati Sorong agar menerbitkan sebuah surat untuk membatalkan dan mencabut surat yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada PT MMP di tahun 2011 dan 2014.” Tangkasnya

Sementara itu, Staf Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Demenius Safe mengatakan bahwa, sebelumya 15 Juli 2019, warga masyarakat mendatangi Pemerintah Kabupaten Sorong untuk mempertanyakan ijin-ijin tersebut dan Pemerintah Kabupaten Sorong merespons dengan mempertemukan masyarakat adat yang didampingi oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Pertanian dan Perkebunan .

“Dalam pertemuan tersebut BPN Kabupaten Sorong menjelaskan bahwa PT Mega Mustika Pantation belum memiliki sertifikat terhadap lahan yang akan dipakai sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit di Distrik Klaso, Kabupaten Sorong,” ungkapnya.

Untuk itu, masyarakat tidak menginginkan hadirnya perusahaan kelapa sawit didaerah mereka karena selain merusak tanah, pihak perusahaan dalam sosialisasi tidak secara detail kepada masyarakat, mereka (perusahaan) hanya menjelaskan terkait keuntungan dari perkebunan kelapa sawit sementara kerugian dari adanya perkebunan kelapa sawit tidak mereka jelaskan dan solusinya.

” Yang Kami lihat perusahaan tersebut dalam kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) itu dilakukan tidak sesuai fakta di lapangan. Dimana, lanjut dia, ada hewan-hewan yang di tulis dalam kajian amdal tersebut deperti Kera, musang itu tidak ada di Distrik Klaso hal tersebut kemungkin di copy dari daerah lain dan hal ini sudah diminta oleh Dinas Perkebunan untuk dirubah namun tidak pernah dilakukan hingga kini”, Ungkapnya.

Ditambahnyaa, Pihak Yayasan Pusaka Bentala Rakyat akan terus mendampingi masyarakat untuk menuntaskan persoalan ini, dan diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong dapat memfasilitasi dengan melakukan pertemuan bersama warga Distrik Kalaso untuk mencari solusi. (PBE)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.