Hadir Sidang Kasus Korupsi, Frans Lebu Raya Bantah Terima Uang Dalam proyek NTT Fair

Hadir Sidang Kasus Korupsi, Frans Lebu Raya Bantah Terima Uang Dalam proyek NTT Fair

Oasepapua.id– Mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya dihadirkan dalam sidang kasus korupsi pembangunan gedung NTT Fair di pengadilan Tipikor Kupang, Senin (11/11/2019) siang. Frans dihadirkan dalam sidang, sebagai saksi atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam kasus yang korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 6 miliar. Selain Frans, turut dihadirkan  sejumlah saksi lain di antaranya, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Ben Polo Maing, ajudan kedua Frans Lebu Raya, seorang staf dari Dinas Perumahan Rakyat Provinsi NTT, serta terdakwa Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Provinsi NTT, Yuliana Afra, yang sudah ditahan dalam kasus tersebut. Dilansir dari Antara NTT, ...

Polisi Jayawijaya Tangkap Kepala Kampung  Diduga Pelaku Kerusuhan Wamena

Polisi Jayawijaya Tangkap Kepala Kampung Diduga Pelaku Kerusuhan Wamena

Oasepapia.id– Kepolisian Resor Jayawijaya berhasil menangkap YA (45) kepala kampung yang masuk dalam DPO (daftar pencarian orang) terkait kerusuhan Wamena, pada Jumat (1/11) dini hari. “YA sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerusuhan yang menewaskan 33 orang itu,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Kamal seperti dilansir Seputar Papua, di Jayapura, Sabtu  (02/11) malam. Ahmad mengatakan, pelaku ditangkap saat berada dikawasan kampung Ninabua dan berupaya melarikan diri sehingga anggota melakukan tindakan tegas. Dengan ditangkapnya YA maka masih tercatat tiga orang yang masuk dalam DPO kerusahan Wamena yang belum ditangkap. Dijelaskan Ahmad, saat ditangkap, anggota juga mengamankan baju dan...

Berita Lokal

Upaya Tingkatkan PAD, KPK Usul Pemda Gunakan Alat Perekam Untuk Transaksi Pajak

Upaya Tingkatkan PAD, KPK Usul Pemda Gunakan Alat Perekam Untuk Transaksi Pajak

Oasepapua.id– Guna meningkatkan pendapatan Daerah , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong setiap Pemerintahan daerah harus menggunakan alat perekam transaksi online  di empat  mata pajak diantaranya Pajak Hotel, Restoran, Tempat Hiburan dan Parkir. Hal ini diungkapkan Kepala Koordinator Sub 8 KPK Wilayah Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara Adlianysah Nasution pada Rapat Evaluasi dan Monitoring Pendapatan Deerah bersama pemerintahan Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Sorong (Kabsor), Senin (18/11). Dijelaskannya dengan penggunaan Alat Perekam online penerepan Pajak akan terbukti meningkatknya pendapatan Asli daerah dari Sektor pajak, sehingga hasilnya akan dirasakan masyarakat setempat....

Jurnalisme Warga