Lima Tahun Hanya Parkir,  Bus BRT Terancam Jadi Besi Tua

Oasepapua.id– Bus Rapid Transit (BRT) yang merupakan bantuan pemerintah pusat melalui melalui kementrian perhubungan kepada pemerintah Kota Sorong tahun 2015 lalu hingga kini belum dapat dioperasikan, dan hanya terparkir saja di kantor Dinas Perhubungan Kota Sorong.

Salah seorang warga masyarakat yang  tinggal di sekitaran kantor Dinas Perhubungan, Yohanes saat di konfirmasi media ini ikut menyayangkan kondisi bus tersebut, pasalnya, menurut dia, hanya terparkir begitu saja dan apabila tidak dioperasikan akan berpengaruh terhadap kerusakan.

“Yang kita lihat kan ada Bus yang ukuran panjang dan yang pendek. Kalau yang bus pendeknya sering kita lihat kasi jalan dan bahkan disewakan. Tapi yang bus Panjangnya sama sekali tidak dan kemungkinan sudah karat dan bisa rusak mesinnya kalau sama sekali tidak  kasih hidup,” terangnya.

Dari pantauan media inipun, yang terparkir di Kantor Dinas Perhubungan adalah Bus yang berukuran panjang ada sekitar 5 unit terparkir, yang terlihat kondisinya sudah berkarat bagian bodinya dan tumbuh rumput di sekeliling bus tersebut.

Sementara itu kepada dinas Perhubungan Kota Sorong saat di konfirmasi belum lama ini menjelaskan bahwa jumlah bus BRT tersebut ada 15 unit. 10 unitnya yang berukuran kecil dan 5 unit lainya berukuran panjang. Dan yang parkir di kantor Dinas Perhubungan saat ini, kata dia, adalah yang berukuran panjang, dan 10 lainya sudah diparkir di terminal bus yang dibangun oleh pemerintah provinsi di jalan kanal viktori.

Ia menjelaskan bahwa belum beroperasinya Bus BRT tersebut, dikarenakan hingga saat ini belum dihibahkan oleh pemerintah pusat, dimana harus ada SK-nya untuk bisa dioperasikan.

“Untuk tetap menjaga kondisi bus-bus ini agar tetap terawat pemerintah daerah Kota Sorong di tahun 2020 ini telah menganggarkan untuk biaya perawatan sementara, sambil menunggu SK hibahnya dari pemerinah pusat. Ada bus-bus kecilnya juga kita sewakan kepada masyarakat untuk kepentingan perawatan,” jelasnya.

Kata dia, direncanakan akan diserahkan kepada Perum DAMRI untuk mengatur pengelolaannya, namun halnya juga masih menunggu surat edaran langsung dari Kementrian Perhubungan melalui dirjen Perhubungan Darat, yang hingga saat ini belum ada realisasinya.

“Bus BRT ini semua tergantung dari pemerintahan pusat. Kalau kebijakan dari pemerintahan pusat keluarkan sedaran atau SK pengoprasiannya seperti apa, maka tentunya kita di daerah akan ikuti. Sehingga kita menunggu saja,” tuntasnya.(PbE)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.