Kominfo Gandeng Kantor Staf Kepresidenan Dan Bappenas Gelar Forum Komunikasi Daerah

Oasepapua.id- Kementerian Kominfo RI Bersama Kantor Staf Presiden RI dan Kementerian PPN/Bappenas RI Selenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Daerah kemitraan multi pihak dalam mewujudkan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, di Provinsi Papua Barat, yang dilaksanakan, di Gedung Samu Siret Kantor Wali Kota Sorong, Senin (5/8).

Acara ini dihadiri dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Ketua Desk Papua Oktorialdi, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dan Kepala Bappeda Papua Barat Dance Sangkek, Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional wisnu Utomo, Kasubdit Informasi Dan Komuikasi Sosial Ditjen IKP Kemenkominfo Sardjono, General Manager Radar Sorong Akhmad Murtadho, Rektor UNIMUDA Rustamadji, Program Manager Konservasi Internasionalsite Raja Ampatkristian Thebu Dan Manager Ekonomi Secretariat SDGs Bappenas Setyo Budiantoro.

Kasubdit Informasi Dan Komuikasi Sosial Ditjen IKP Kemenkominfo Sardjono mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya dalam mendorong percepatan implementasi sekaligus mendorong keterlibatan multipihak dalam lingkup SDGs/ TPB

“ Jadi Kominfo  berperan strategis dalam melaksanakan diseminasi informasi dan edukasi terkait kebijakan dan program-program pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi Publik Kementerian kominfo bersama dengan kantor staf presiden dan kementerian PPN Bappenas berkolaborasi melaksanakan Forum Komunikasi daerah dan kominfo telah melaksanakan Forum Komunikasi daerah di 5 provinsi yaitu Jawa Tengah Kalimantan Barat Sulawesi Selatan Riau Sumatera dan saat ini di Papua Barat hal tersebut menunjukkan semangat Kementerian kominfo untuk mendukung program-program prioritas Kementerian atau lembaga sektora,” jelasnya

Sementara, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan forum komunikasi daerah yang dilaksanakan di Sorong ini bertujuan untuk mensinkronkan apa yang menjadi kebutuhan di daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, karena agenda pembangunan didaerah perlu menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan setempat, agar dapat menghasilkan dampak yang optimal.

“Temukan masalah yang konkrit dan selesaikan masalah daerah dengan menggunakan SDGs untuk membantu Papua Barat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai konservasi pada 19 Oktober 2018 dan mengafirmasi kembali komitmennya dengan internasional conference on biodiverity, ecotourism and creative economy tahun 2018 untuk mewujudkan komitmen tersebut dibutuhkan pendekatan multi stakeholder dengan program yang bersifat inovatif dan sumber pendanaan alternatif yang tidak terbatas hanya dari APBN atau APBD

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Ketua Desk Papua Oktorialdi menegaskan Pemerintah dan Non Pemerintah harus mampu bekerja sama secara harmonis untuk menjawab tantangan yang dihadapi Papua Barat sebagai propinsi yang memiliki kekayaan sosial budaya dan alam yang melimpah. “Kita perlu kerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan pembangunan, No One Left Behind,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat yang diwakili, Kepala Bappeda Papua Barat Dance Sangkek, mengajak semua pihak membantu Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan saran dan masukan bagi kebijakan kedepan.

“ bapak Gubernur Papua Barat Dominggus mandacan juga menyampaikan bahwa demi mencapai keseimbangan tersebut jajaran Provinsi Papua Barat sering diingatkan oleh Gubernur kita harus menjaga hutan agar hutan menjaga kita” tuntasnya. (PBE)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.