Diskominfo Pabar Libatkan Jurnalis Ikuti Deseminasi Informasi Kebijakan Media Pemda & Non Pemda

Oasepapua.id – Pemerintah provinsi Papua Barat (Pabar) melalui Dinas komunikasi informatika (Diskominfo) persandian dan statistik menggelar Deseminasi informasi kebijakan media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di salah satu hotel di Kota Sorong, Rabu (27/11).

Kegiatan dengan melibatkan para jurnalis Sorong Raya serta intansi terkait dibuka resmi Gubernur Papua Barat yang diwakili Staf ahli bidang Ekonomi pembangunan provinsi Papua Barat, Dr. Niko Tike Untung.

Dalam sambutanya mengatakan media sosial sudah tidak asing lagi bagi kehidupan manusia, dan juga merupakan media online yang mendukung interaksi sosial, namun kadang SDM yang salah memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Staf ahli bidang Ekonomi pembangunan provinsi Papua Barat, Dr. Niko Tike Untung, saat membuka Kegiatan.

“Kita semua pasti memiliki HP dimana sebagai suatu teknologi canggih yang mampu membuat kita untuk berineraksi, namun pemanfaatan SDM kita untuk Kemajuan teknologi ini salah dengan menyebarkan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dengan kegiatan ini mampu memberikan edukasi terutama peran media untuk bisa mengudukasi kepada pemanfaatannya,” jelasnya

Kata dia, semua masyarakat tentunya dapat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan beberapa aplikasi lainya untuk kebutuhan baik secara publik maupun pribadi, namun diharapkan dapat dimanfaatkan secara posetif dan dikembangkan secara baik untuk kehidupan setiap hari yang mampu membawa keharmonisan dan kedamaian.

Dengan adanya perkembangan teknologi ini mampu mempercepat kebutuhan masyarakat secara online,  dan peran media sosial sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat, sehingga dengan adanya kegiatan ini yang menghadirkan langsung  dari Kominfo pusat untuk bagaimana bisa dimanfaatkan secara bagi masyarakat luas. Dan diharapakab bisa dikembangkan dengan baik.

Sementara itu, Kasubdit Audio Visual dan Media Sosial Direktorat Pengelolaan Media, Dimas Aditya Nugroho, selaku narasumber dalam materi Pengelolaan Media (Sosial) Pemerintah, menurut  membahas terkait urusan konkren pengelolaan Informasi Keterbukaan Publik (IKP) berdasarkan pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika sesuai lampiran UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Dalam pasal 345 ayat (1) Pemda wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas pelayanan publik dan pada ayat (2) manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud,” jelas Dimas Aditya Nugroho.

Dikatakan, manajemen pelayanan publik meliputi; pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internet, penyuluhan pada masyarakat, pelayanan konsultasi dan pelayanan publik lain sesuai undangan dengan ketatuan perundang undangan.

Dalam pembahasan materi tersebut, Dimas A Nugroho, mengutip arahan Presiden Joko Widodo tentang Humas Pemerintah diantaranya; Dunia telah berubah sedemikian cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kita harus mengubah cara bekerja dan berpikir dalam pengelolaan presepsi publik.

Pejabat harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik, K/L harus turut aktif memberitakan hal positif dan capaian yang dihasilkan. Serta konten berita tidak perlu dibuat formal, dibuat tidak rumit tapi menarik dan kekinian. (Pbe)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.