Cyber Pungli: ASN Kota Sorong Masih Lakukan Pungli

Oasepapua.id– Sekretaris Cyber Pungli Kota Sorong Toni Tanawane, SH, mengungkapkan tindakan pungutan liar (Pungli) di wilayah ini masih saja dilakukan. Pungli tersebut dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

Menurut Toni Tanawane, bahwa Kota Sorong merupakan salah satu kota jasa di Provinsi Papua Barat, sebagai kota jasa, tentunya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh dari sektor jasa sehingga banyak sektor jasa yang dapat dipungut. Namun tindakan pungli masih dilakukan, maka ini jadi pemicu tidak tercapainya target dalam penerimaan PAD tersebut.

“Berdasarkan data dari Cyber Pungli Kota Sorong bahwa yang melakukan pungutan liar di Kota Sorong, 30 persen dari intansi birokrasi pemerintah daerah dan lembaga kementerian. Ada juga 10 persen dari aparat penegak hukum yaitu Polri,” Beber Toni Tanawane usai kegiatan Sosialisasi sadar hukum tentang tata cara pelaporan pungutan liar di wilayah Distrik Sorong Kota, Kota Sorong dan bekerja sama dengan Satgas Saber Pungli Kota Sorong Bhabinkamtibmas Polres Sorong Kota, Selasa (13/8/2019).

Toni Tanawane merincikannya, dari bulan Januari sampai Agustus 2019, sekitar 500 laporan terkait dengan pungutan liar diterima oleh Cyber Pungli. Untuk tindakan, kata Toni, pihaknya baru memberikan sanksi untuk 5 kali kasus pungutan liar. Hanya saja selama ini, proses yang dilakukan yaitu hanya memberikan sanksi kode etik kepada ASN yang kedapatan melakukan pungli.

Sedangkan untuk pidana baru 1 yakni OTT Kepala BPN Pertanahan pada tahun 2018 lalu. Ditanya mengenai pungli apa saja yang dilakukan oknum ASN, jawabnya, bervariasi. Yakni ada dari retribusi, kepengurusan KTP, kartu keluarga sampai pembuatan surat nikah pun ada l.

“Terus termasuk di tingkat kelurahan, yakni pungli pembuatan surat keterangan usaha. Pungli yang dilakukan bervariasi, karena pelayanan publik di kota Sorong cukup banyak. Penanggung jawab cyber pungli adalah Wali Kota Sorong. Dimana setiap PNS yang terlibat pungutan liar, kita proses dan tindak lanjut melaporkan ke wali kota untuk mendapatkan sanksi dari sanksi sedang himgga berat,” ungkapnya seraya menambahkan jika ketahuan ASN melakukan pungutan liar yang sangat vital maka sanksinya diberhentikan dari status PNS.

Ditambahkannya, ada 2 orang oknum ASN yang kedapatan melakukan pungli dan sudah diberikan sanksi berupa dipindahkan ke instansi lain atau di non jobkan.(PBE)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.